Pemerintah Irak Berikan Larangan Untuk Bermain PUBG dan Fornite?

Berita Game – Pemerintah Irak belum lama ini mengumumkan bahwa telah melakukan pemblokiran atau banned bagi 2 game bergenre Battle-Royale seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile dan Fornite.

Memang sebelumnya di Indonesia sempat terdengar rumor mengenai game PUBG Mobile yang haram untuk dimainkan, tapi keputusan untuk memblokir game yang dikembangkan oleh pihak Tencent itu ternyata belum tahzu kepastiannya. Walaupun sempat terjadi di negeri tetangga yaitu Malaysia, yang akhirnya dibatalkan setelah menerima tanggapan yang cukup positif dari menteri olahraga yang dianggap sangat cerdas.

Pemerintah India yang sebelumnya sempat melakukan pemblokiran, kini mulai melakukan penganalisaan kembali dan membatalkan pemblokiran di beberapa daerah. Belum sampai disitu negara Irak kini membuat sebuah keputusan yang cukup mengejutkan untuk melakukan pemblokiran terhadap game PUBG di negara tersebut. Karena menurut spekulasi yang berkembangan yang dianggap merusak moral, kesehatan, budaya dan keamanan sosial di Irak terutama bagi anak muda. Tidak hanya memberikan banned terhadap PUBG, ternyata Fornite juga sudah dilarangkan untuk dimainkan disana.

Ulama Shi’ite dan mantan pimpinan pasukan militer Mahdi yang sempat bertempur melawan pemerintah dan pasukan Amerika Serikat tahun 2004-2008 silam, Moqtada al-Sadr mengatakan bahwa gamenya tak berguna sama sekali. “Apa yang akan kamu dapatkan dari membunuh 1-2 orang di PUBG? Itu bukan game untuk adu kecerdasan atau game militer yang berimu cara yang benar dalam bertempur di peperangan”, imbuhnya.

Keputusan tersebut disambut negatif dari banyak orang di Irak. Bukan hanya karena mereka tak bisa lagi memainkan dua game fenomenal tersebut, namun mereka memprotes bahwa pemerintah irak mencari sebuah isu di mana mereka tak bisa memprioritaskan masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Mulai dari kekerasan, infrastruktur yang tak memadahi, dan ketidakstabilan politik. Bahkan parlemen Irak hanya bisa melepaskan satu laporan legislatif sejak bulan September 2018 kemarin. Sementara dana hukumnya baru dikeluarkan bulan Januari kemarin.